2028 tambah amar putusannya menolak aplikasi kasasi PT JPP. Kemudian, PT JJP menjalani daya perintah menarik ataupun Peninjauan Kembali (PK) atas tetapan nan diberikan sama Mahkamah Agung No. 1095 K/PDT/2018 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengajuan PK tersebut ditolak untuk Majelis Hakim MA pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh vonis No. 728 PK/PDT/2020 menggunakan amar vonis menolak petisi PK nan diajukan untuk PT JJP sehingga berenergi adat tetap. Pengajuan aplikasi eksekusi menjumpai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara pula mengikuti ceramah pengaktualan fitrah fatwa (aanmaning) karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara prima tanggal 27 April 2022 sampai lewat terakhir tanggal fourteen September 2022, akan tetapi PT JPP tidak pernah hadir maupun telah dipanggil ala cukup, makin pada tanggal one September 2022 PT JPP mengajukan tenaga patokan PK nan kedua ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 22 Oktober 2022 KLHK mengajukan petisi pembeslahan eksekusi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Jenderal Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyebut ketidakhadiran PT JPP dalam bingkisan kritikan (aanmaning) sama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pula presentasi permintaan PK nan kedua karena PT JPP menjelang MA menampakkan PT JPP tidak menyimpan darma selama mengoperasikan sari tetapan meja hijau nan telah tetap menurut ikhlas. Baginya urusan tersebut mengarah mengabulkan penolakan-perjuangan adat. Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekalian Kuasa Hukum Menteri LHK Jasmin Ragil Utomo menjelaskan melalui 19 kisah seolah-olah ini, 8 dekat antaranya telah menyetor ke kas medan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga triliunan lebih. Tren Rambut 2026: Potongan & Warna Ini Diprediksi Booming!
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup lagi Kehutanan (KLHK) tengah melancarkan gajak eksekusi sampai beserta PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) meluluskan kewajibannya serasi kapasitas vonis mahkamah. Hal ini guna menindaklanjuti tetapan mahkamah mengenai perdata kebakaran rimba serta tanah (Karhutla) untuk PT PT JJP pada warsa 2015 silam nan memanggang seluas 1.000 hektare (ha). Putusan nan telah berenergi dasar tetap (inkracht van geuwijsde) bersandarkan Putusan MA No. 728 PK/PDT/2020 Jo. Putusan MA No. 1095 K/PDT/2028, Jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 727/PDT/2016/PT/PT.DKI maka Jo. PN Jakarta Utara Bo. Pelaksanaan eksekusi PT JJP terpaut beserta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal nine Juni 2016 No. PT JJP mengajukan ikhtiar memadankan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pada tanggal 10 Maret 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus kasus No. Membayar duit mendesak (dwangsom) sebesar Rp twenty five.000.000,00 for every musim atas keterlambatan dalam mengibaratkan reaksi rehabilitasi jagat. Dari vonis perdata Tinggi DKI Jakarta, PT JPP telah mengerjakan ikhtiar adat kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara nan seterusnya pada tanggal 28 Juni 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus bab No.1095/K/PDT?
Lahan kebun seluas 420 meter persegi hoki Abdussalam ini terkandung paya nan produktif. Lokasinya berada pada pinggiran pengairan nan ditopang pengairan subordinat bersama tersier. Walau serupa itu, rakitan pengetaman dirasa Abdussalam tengah belum maksimal. Ia mengucapkan kuman tikus menjadi menyimpang Ahad intimidasi nan dihadapi, belum lagi sama penyelenggara persil nan dianggapnya tidak beraksi melalui baik. Oleh berkat itu, buatan penuaian nan dituai tidak ideal. Sawah nan dikelola penyawah dalam atas persil Abdussalam nan belaka seluas setengah hektare itu sekadar mengakibatkan sekitar 9 kuintal per tarikh. Beras nan dihasilkan ketimbang kebun itu kemudian bisa sepanjang mencukupi hajat dalam panti Abdussalam sewaktu five-six candra. Alhasil, biar mempunyai paya, Abdussalam tetap wajar membeli biji-bijian melewati luar mendapatkan menyembunyikan keperluan surat kabar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa memastikan, Bojongsoang masuk ke dalam program koloni rayon perkotaan. Hal itu dituangkan dalam Perda Kabupaten Bandung No one Tahun 2024 akan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 maka Rencana Depth Tata Ruang (RDTR).
Dalam koran berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi Urban Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk mengatakan telah tumbuh modifikasi tanah seluas 274,ninety four Ha pada 2017-2021 dekat Bojongsoang. Dalam tes kehati-hatian nan dilakukan Dava dkk dalam fifty titik nan disebar dekat semua Kecamatan Bojongsoang, ditemukan sebanyak transformasi pendayagunaan persil pada tarikh 2017-2021. Dalam mengulurkan 4 tarikh tersebut, keliru suatu nan disorot merupakan berkurangnya tanah persawahan seluas 221,83 hektare beserta huma ten,76 hektare. Sementara itu luas perumahan bertambah thirty,38 hektare, persil kawasan tinggal bertambah fourteen,92 hektare. Luas kapling hambar jua bertambah 103,36 hektare, samun samun bertambah sixty four,05 hektare, lalu terakhir pertokoan bertambah 2,28 hektare. Perubahan penerapan kapling pada prasarana lir upaya kolektor, bak tirta, sarana lokal lalu sebagainya tidak bertambah maupun berkurang demi penting. Dalam percobaan ini, Dava dkk mengatakan Desa Lengkong selanjutnya Desa Cipagalo nan paling banyak mengalami mutasi persil menjadi kompleks. Dari muka susukan, Bojongsoang dilalui tenggang awam daerah nan menjadi kolek utama keluar-masuk Kota Bandung.
Jika Anda menyukai artikel ini dan Anda ingin menerima lebih banyak website details tentang Data Hk 2026 silakan kunjungi halaman World wide web kami.